Ulama dan Politik Kita

                                           

Dalam masyarakat kita di NTB, Istilah ulama itu mudah sekali dipahami sebagai ahli agama. Warga masyarakat tahu, ilmu agama yang dimiliki ulama sangat luas dan mendalam, hingga pada segenap persoalan yang berhubungan dengan agama yang dipahaminya. Masyarakat kita tak membedakan ada ulama yang keahliannya dibidang Fiqih, ada yang dibidang tasawuf. Ulama tetap ulama. Saking manutnya  ulama malah mendapat pula sebutan ganda, alim plus ulama.

Usaha membedakan secara rinci dan cermat, hannya dilakukan oleh segelintir orang seperti yang dilakukan oleh kaum sekolahan, dan tidak oleh anggotta masyarakat secara umumnya. Mereka juga tak membedakan antara ulama dan kiai. Kiai kita ahli agama, ulama juga ahli agama. Maka ulama dan kiai begitu bercampur aduk demikian rupa, hingga ulama ya kiai, ulama itu ahli agama, pun tak dibedakan ulama yang hidupnya  di dunia politik terus menerus, dan ulama juga khususnya mengabdikan diri di bidang agama. Kadang-kadang kita melihat orang pakai sorban  pun kita kira ulama.

Di dalam dunia pesantren, sebutan ulama dikenakan sebagai pemimpin atau pengasuh pondok pesantren. Orang-orang pengasuh pondok pesantren sudah tentu ahlinya di bidang agama karena itu jelas ulama. Tapi dimasyarakat kita, ulama belum tentu punya pondok pesantren, dan dengan begitu belum tentu pula pemimpin atau pengasuh pondok pesantren. Hannya ulama yang memimpin pesantren yang umumnya berhak di sebut ulama.

Dalam tulisan ini ulama menunjukan tokoh agama, termasuk kiai. Yang disebut ulama juga benar-benar ulama, bukan sekedar ulama yang di ulamakan. Hal ini perlu kita pahami karena didalam politik kita yang rusuh saat ini, yang tujuannya hannya meraih kemenangan, berbagai cara ditempuh. Jika strategi melibat ulama kira-kira bakal menguntungkan perjuangan politik kelompok atau ormas tertentu, maka dilibatkanlah ulama. Dan jika ulama sejati tak mau diperalat belaka, mereka bisa membikin ulama sendiri. Asli orang biasa, tapi dipoles begitu rupa, hingga mirip ulama, dan diberi status politik ulama.

 Dalam kemelut  para ulama seharusnya kompak. Dan yang berwajib kabarnya merasa perlu memiliki ulama sendiri. Tapi berhubungan ulama setempat sepenuhnya memihak pada rakyat, maka muncullah ulama yang di ulama kan tadi. Dalam manipulasi  merupakan pekerjaan harian. Membohongi orang dengan cara kalau bisa lebih canggih, hingga kebohongan itu seolah sebuah kebenaran,  dianggap sah, baik dan tidak perlu dipertanyakan status rohaninya.

Setiap hari kita menemukan prilaku macam ini dalam politik kita. Bohong dengan cara sederhana, caranya diulang-ulang, dan membosankan, bahkan membuat orang muak, tak menjadi soal. Asal kebohongan itu bisa memperdaya orang lain, dia sudah anggap baik juga.

Setiap hari kita menemukan betuk politik macam ini. Kalau kebohongan tak manjur, maka kebohongan itu dibantu pemaksaan dengan aneka macam. Ini juga dianggap barang biasa. Dan tiap hari kita menemukan tindakan seperti ini.

Tak mengherankan orang lantas mengidenifikasikan politik dengan kebohongan, kekerasan dan segenap tipu daya. Orang lantas bilang politik itu menghalalkan segala cara.

Dalam politik, posisi ulama sering dimanipulasi. Berhubungan itu ulama mayoritas ulama di NTB sebagai pemegang legitimasi moral, dan pemerintah memerlukan pula legitimasi seperti itu, maka ulama pun di kooperasi. Mereka mau? Ada yang mau, karena dekat dengan kekuasaan itu enak. Kecuali ada fasilitas menarik, mereka pun kecipratan wibawa dan kekuasaan.

Ulama yang inti tujuan hidupnya bukan mengejar popularitas diri, bukan mengejar keuntungan politik dan ekonomi, jelas waspada. Dan akhirnya dengan kebeningan hati nuraninya menolak terlibat politik sangat sering begitu keras, kasar dan ingin menang sendiri tujuannya. Ulama intelektual. Sebagai intelektual ulama mengabdi bukan pada kekuasaan melainkan pada kebenaran. Jika ia melihat kebenaran terinjak, ulama sebagai intelektual yang bening hatinya, bening niat hidupnya, memperotes.

Jika  keadilan terlantar, ulama memperjuangkannya. Ia bisa berjuang sendiri. Tapi bisa juga lewat kelompok, atau lewat partai. Ulama yang dekat kekuasaan, bagaimanapun bakal tidak kritis terhadap apa yang  mestinya disikapi secara kritis.

Jika kekuasaan memihak kemanusiaan dan keadilan serta kebenaran, kedekatan ulama tak dikecam. Tapi jika ulama berjinak-jinak dengan kekuasaan yang serba keras, serba menindas, dan melalaikan rasa keadilan, kebenaran dan kemanusiaan, ia mungkin batal. Ulama yang tidak canggih bermain politik tetapi campur aduk hidupnya dengan para pemegang kekuasaan, biasanya diganyang. Tujuannya mejernihkan, bisa jadi ia laut dalam kekeruhan politik.

Ia tak bisa berbuat sesuatu dalam sistem yang sudah mapan, rapid an kuat, dan bisa mengubah apa saja. Dalam situasi politik macam itu ulama dalam keadaan kesulitan. Masuk dalam kekuasaan,resikonya malah larut. Menjauh dari kekuasaan, dikira menentang. Dikira tak mau menjaga keselarasan hubungan ulama dengan umara.

Keselarasan wajib dijaga. Keharmonisan wajib ditegakkan. Persatuan dan kesatuan, jelas wajib dijaga bersama. Tak dianjurkan ulama sudah tahu. Ulama sebagai pewaris nabi. Dan nabi-nabi siapa pun beliau harus selalu berjuang mejernihkan hubungan manusia yang bathinnya keruh dengan mereka yang jernih, agar bersatu padu, utuh dan harmonis. Nabi-nabi susah payah berjuang,menderita dan jarang yang hidup mewah.

Materi bukan cita-cita utama yang hendak diraih para nabi. Maka, ahli waris para nabi semestinya tak pula tergiur dengan materi. Tuntutan mereka agar mampu membikin  jernih apa yang keruh. Dan itulah yang mesti dilakukan. Maka dalam situasi keruh  jangan sebentar-sebentar menunduk menyatakan setuju atas ini dan itu, apalagi bertentangan dengan hati nurani.

Masyarakat tidak bisa melihat siapa-siapa lagi yang pantas diandalkan buat member perlindungan. Masyarakat tidak melihat satu pihak pun yang diduga bisa bersuara jernih, dan melurusakan segenap keburukan selain kepada para ulama dan ulama. Kalau lantas ulama dan ulama  ini diam lantas apa bedanya dengan orang awam yang tak berilmu. Wallahu A’lam bis Shawab. (Ahyar)